agung pw: November 2011

Rabu, 02 November 2011

Kehidupan anak kost

Kost merupakan suatu rantai proses kehidupan yang menuntut kemandirian serta tanggung jawab yang mutlak dijalani oleh setiap individu sebagai pendatang terutama yang menuntut ilmu di daerah lain. Kehidupan sebagai anak kost terkadang membuat saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, kebudayaan baru dan kebiasaan baru. Kehidupan kost memang sangatlah berbeda dengan kehidupan di rumah yang memang serba cukup dan santai. Sedangkan kehidupan sebagai anak kost identik dengan kehidupan yang serba ada, irit, penuh perhitungan, penuh tanggung jawab dan kemandirian. Tentu saja sebagai pendatang, yang biasanya ada orang tua yang selalu menemani dan menjaga kita di rumah, kini jauh dari kita. Kita harus bisa menjaga diri dan bisa menjaga nama baik orang tua dengan baik. Mungkin sebagian orang terutama pelajar dan mahasiswa undip yang belum pernah kost, kaget dengan kondisi yang harus mereka jalani untuk waktu yang cukup lama. Banyak dari teman-teman saya yang baru pertama kali kost, merasakan kesedihan dan kerepotan yang harus mereka rasakan dan jalani tanpa bantuan dari orang lain. Tetapi di kost, kita bisa memiliki banyak teman dari berbagai daerah yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dan lingkungan masyarakat di sekitar kost yang pastinya baru.

Sepanjang menjalani kehidupan sebagai anak kost terdapat berbagai masalah yang dihadapi dari diri sendiri, teman-teman dan lingkungan sekitar. Dari diri sendiri terdapat banyak konflik yang muncul seperti ketidaknyamanan, keasingan, kerinduan akan situasi dan kondisi yang biasanya, dsb. Tetapi lama-kelamaan konflik diri tersebut akan berangsur-angsur hilang sesudah beradaptasi dengan keadaan, kondisi dan kebiasaan. Kehadiran teman juga sangat penting dan berpengaruh. Dalam berinteraksi dengan teman satu kost, dibutuhkan sikap penempatan diri yang bagus, mudah serta bisa diterima oleh dari mulai kakak tingkat, teman seangkatan hingga adik di bawah angkatan. Dari segi ekonomi, kebanyakan anak kost memiliki kebutuhan yang tinggi dan seringkali tidak mencukupi. Dan memang benar, saya juga merasakan hal tersebut. Belum lagi jika memasuki akhir bulan, banyak yang mengeluh kehabisan uang. Biaya konsumsi dan pola makan pun menjadi tidak teratur. Hal ini memang sudah menjadi hal lumrah.

Dengan menjalani kehidupan baru, pastinya banyak hal-hal baru yang dijumpai. Apalagi jika hidup di kota besar, banyak hal-hal yang menyenangkan dan tentunya banyak biaya yang memang dikeluarkan untuk hal seperti tempat hiburan malam diskotik. Teman saya pernah mengunjungi diskotik karena diajak oleh temannya, saking seringnya dia berkunjung akhirnya menjadi kebiasaan seperti kecanduan mengunjungi dan menikmati dunia malam yang bisa menghilangkan penat serta strees tersebut. Teman saya itu awalnya hanya ikut-ikutan, memang teman saya itu cantik dan lugu serta asing dengan hal seperti itu, namun karena gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak biasa, dia menjadi terpengaruh dan menciptakan kebiasaan yang terkesan negatif.

Kehidupan kos yang memang rawan dan tak terkontrol menimbulkan perilaku menyimpang seperti free sex. Hal ini menjadi agenda pembicaraan yang tak hentinya sehingga menjadi hal biasa. Semua ini tergantung masing-masing individu seberapa besar mereka mengontrol dan menjaga diri dan kehidupannya. Faktor yang tak kalah berpengaruh yaitu keketatan tempat kost. Ada atau tidak Bapak atau Ibu kost yang menjaga kost dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua penghuni kost. Namun ada juga, kost yang bebas artinya tidak ada yang mengawasi kost tersebut dan kurang tegasnya peraturan yang dibuat oleh tempat kost tersebut. Hal ini perlu diperhatikan bagi orang tua yang anaknya menempati kost yang seperti itu.

Sebagai anak kost, keamanan sering disepelekan dan dianggap kurang penting. Seperti kejadian keluarnya asap hitam tebal yang berasal dari salah satu kamar teman kost saya. Ternyata teman saya itu lupa mematikan colokan termos air yang dimasaknya. Kejadian tersebut untungnya tidak tersebar luas. Lupa adalah sesuatu yang manusiawi dan semua orang pernah mengalaminya. Namun hendaknya sebagai anak kost, harus bisa memperhatikan dan menjaga keamanan kamar serta isinya sehingga tidak menimbulkan kerugian yang akan menimpa orang lain maupun diri sendiri.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masalah pemuda merupakan masalah yang abadi dan selalu dialami oleh setiap generasi dalam hubungannya dengan generasi yang lebih tua. Masalah-masalah pemuda ini disebakan karena sebagai akibat dari proses pendewasaan seseorang, penyusuan diri dengan situasi yang baru dan timbulah harapan setiap pemuda karena akan mempunyai masa depan yang baik daripada orang tuanya. Proses perubahan itu terjadi secara lambat dan teratur (evolusi)
Sebagian besar pemuda mengalami pendidikan yang lebih daripada orang tuanya. Orang tua sebagai peer group yang memberikan bimbingan, pengarahan, karena merupakan norma-norma masyarakat, sehingga dapat dipergunakan dalam hidupnya. Banyak sekali masalah yang tidak terpecahkan karena kejadian yang menimpa mereka belum pernah dialami dan diuangkapkannya.
Dewasa ini umum dikemukakan bahwa secara biologis dan politis serta fisik seorang pemuda sudah dewasa akan tetapi secara ekonomis, psikologis masih kurang dewasa. Contohnya seperti pemuda-pemuda yang sudah menikah, mempunyai keluarga, menikmati hak politiknya sebagai warga Negara tapi dalam segi ekonominya masih tergantung kepada orang tuanya.

B. Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang:
1. Bagaimana Pengertian tentang pemuda.
2. Bagaimana pengertian sosialiasi
3. Bagaimana pengertian Internalisasi
4. Bagaimana gambaran pemuda dan identiasnya

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengertian dari pemuda, bagaimana pengertian dari sosialisasi dan Internalisasi pemuda. Dan bagaimana gambaran pemuda dengan identitas dirinya.

D. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu penulis menggunakan media pustaka dalam penyusunan makalah ini

BAB II
PEMUDA DAN SOSIALISASINYA DALAM PERMASALAHAN GENERASI NASIONAL

A. Pengertian Pemuda
Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karma pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.
Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:
a. Kemurnian idealismenya
b. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
c. Semangat pengabdiannya
d. Sepontanitas dan dinamikanya
e. Inovasi dan kreativitasnya
f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

B. Sosialisasi Pemuda
Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui media pembelajaran dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sosialisasi, antara lain: Proses Sosialisasi, Media Sosialisasi dan Tujuan Sosialisasi.
a) Proses sosialisasi
Istilah sosialisasi menunjuk pada semua factor dan proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-tengah orang kain. Proses sosialisasilah yang membuat seseorang menjadi tahu bagaimana mesti ia bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Dari proses tersebut, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya.
Semua warga negara mengalami proses sosialisasi tanpa kecuali dan kemampuan untuk hidup ditengah-tengah orang lain atau mengikuti norma yang berlaku dimasyarakat. Ini tidak datang begitu saja ketika seseorang dilahirkan, melainkan melalui proses sosialisasi.
b) Media Sosialisasi
• Orang tua dan keluarga
• Sekolah
• Masyarakat
• Teman bermain
• Media Massa.
c) Tujuan Pokok Sosialisasi
• Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat.
• Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengenbangkankan kemampuannya.
• Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
• Bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan pada masyarakat umum.

C. Internalisasi
Adalah proses norma-norma yang mencakup norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusional saja, akan tetapi mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat.
a. Pendekatan klasik tentang pemuda
Melihat bahwa muda merupakan masa perkembangan yang enak dan menarik. Kepemudaan merupakan suatu fase dalam pertumbuhan biologis seseorang yang bersifat seketika dan suatu waktu akan hilang dengan sendirinya, maka keanehan-keanehan yang menjadi ciri khas masa muda akan hilang sejalan dengan berubahnya usia.
Menurut pendekatan yang klasik ini, pemuda dianggap sebagai suatu kelompok yang mempunyai aspirasi sendiri yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya munculah persoalan-persoalan frustasi dan kecemasan pemuda karena keinginan-keinginan mereka tidak sejalan dengan kenyataan. Dan timbulah konflik dalam berbagai bentuk proses. Di sinilah pemuda bergejolak untuk mencari identitas mereka.

b. Dalam hal ini hakikat kepemudaan ditinjau dari dua asumsi pokok.
Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu koninum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap pragmen mempunyai arti sendiri-sendiri.
Asumsi wawasan kehidupan adalah posisi pemuda dalam arah kehidupan sendiri. Perbedaan antar kelompok-kelompok yang ada, antar generasi tua dan pemuda, misalnya hanya terletak pada derajat ruang lingkup tanggung jawabnya.
Generasi tua sebagai angkatan-angkatan yang lalu (passing generation) yang berkewajiban membimbing generasi muda sebagai generasi penerus. Dan generasi pemuda yang penuh dinamika hidup berkewajiban mengisi akumulator generasi tua yang mulai melemah, disamping memetik buah-buah pengalamannya, yang telah terkumpul oleh pengalamannya.
Pihak generasi tua tidak bisa menuntut bahwa merekalah satu-satunya penyelamat masyarakat dan dunia. Dana melihat generasi muda sebagai perusak tatanan sosial yang sudah mapan, sebaliknya generasi muda juga tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dunia. Dengan demikian maka adanya penilaian yang baku (fixed standard) yang melihat generasi tua adalah sebagai ahli waris. Dari segala ukuran dan nilai dalam masyarakat, karena itu para pemuda menghakimi karena cenderung menyeleweng dari ukuran dan nilai tersebut karena tidak bisa diterima. Bertolak dari suatu kenyataan, bahwa bukan saja pemuda tapi generasi tua pun harus sensitif terhadap dinamika lingkungan dengan ukuran standard yang baik.
Dengan pendapat di atas jelas kiranya bahwa pendekatan ekosferis mengenai pemuda, bahwa segala jenis ”kelainan” yang hingga kini seolah-olah menjadi hak paten pemuda akan lebih dimengerti sebagai suatu keresahan dari masyarakat sendiri sebagai keseluruhan. Secara spesifiknya lagi, gejolak hidup pemuda dewasa ini adalah respon terhadap lingkungan yang kini berubah dengan cepat.

D. Pemuda Dan Identitas
Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah dan merupakan beban modal bagi para pemuda. Tetapi di lain pihak pemuda juga menghadapi pesoalan seperti kenakalan remaja, ketidakpatuhan kepada orang tua, frustasi, kecanduan narkotika, masa depan suram. Semuanya itu akibat adanya jurang antara keinginan dalam harapan dengan kenyataan yang mereka hadapi.
Kaum muda dalam setiap masyarakat dianggap sedang mengalami apa yang dinamakan ”moratorium”. Moratorium adalah masa persiapan yang diadakan masyarakat untuk memungkinkan pemuda-pemuda dalam waktu tertentu mengalami perubahan.
Menurut pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda bahwa generasi muda dapat dilihat dari berbagai aspek sosial, yakni:
1. Sosial psikologi
2. sosial budaya
3. sosial ekonomi
4. sosial politik

 Masalah-masalah yang menyangkut generasi muda dewasa ini adalah:
a. Dirasakan menurunnya jiwa nasionalisme, idealisme dan patriotisme di kalangan generasi muda
b. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya
c. Belum seimbangnya jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia
d. Kurangnya lapangan dan kesempatan kerja.
e. Kurangnya gizi yang dapat menghambat pertumbuhan badan dan perkembangan kecerdasan
f. Masih banyaknya perkawinan-perkawinan di bawah umur
g. Adanya generasi muda yang menderita fisik dan mental
h. Pergaulan bebas
i. Meningkatnya kenakalan remaja, penyalahagunaan narkotika
j. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengangkut generasi muda.
 Peran pemuda dalam masyarakat
a. Peranan pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
b. Peranan pemuda yang menolak unsur menyesuaikan diri dengan lingkungannya
c. Asas edukatif
d. Asas persatuan dan kesatuan bangsa
e. Asas swakarsa
f. Asas keselarasan dan terpadu
g. Asas pendayagunaan dan fungsionaliasi
 Arah Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda
Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda ditunjukan pada pembangunan yang memiliki keselarasn dan keutuhan antara ketiga sumbu orientasi hidupnya yakni.
a. Orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Masa Esa.
b. Orientasi dalam dirinya sendiri
c. Orientasi ke luar hidup di lingkungan
Peranan mahasiswa dalam masyarakat
a. Agen of change
b. Agen of development
c. Agen of modernization

BAB III
KESIMPULAN

Pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan Negara bangsa dan agama. Selain itu pemuda/mahasiswa mempunyai peran sebagai pendekar intelektual dan sebagai pendekar social yaitu bahwa para pemuda selain mempunyai ide-ide atau gagasan yang perlu dikembangkan selain itu juga berperan sebagai perubah Negara dan bangsa ini. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh generasi selanjutnya maka dari itu para pemuda harus memnpunyai ilmu yang tinggi dengan cara sekolah atau dengan yang lainnya, dengan begitu bangsa ini akan maju aman dan sentosa.
1. Jika dibandingkan dengan generasi sebelum dan generasi berikutnya, setiap generasi memiliki cirri-ciri khas corak atau watak pergerakan / perjuangan. Sehubungan dengan itu, sejak kebangkitan Nasional, di Indonesia pernah tumbuh dan berkembang tiga generasi yaitu generasi 20-an generasi 45 dan generasi 66, dengan masing-masing ciri khasnya.
2. Ada dua regenerasi, yaitu
a. Regenerasi yang berlangsung alamiah. Artinya generasi berjalan lumrah seperti yang terjadi pada kelompok dunia tumbuhan atau hewan. Proses regenerasi ini berjalan sebagai biasa-biasa saja, berlangsung secara alami, tidak di ekspos atau dipublikasikan.
b. Regenerasi berencana, artinya proses regenerasi ini sungguh-sungguh direncanakan, dipersiapkan. Pada masyarakat, suku-suku primitip, proses regenerasi dibakukan dalam lembaga dapat yang disebut inisiasi. Oleh karena itu system regenerasi seperti ini lebih tepat disebut regenerasi Kaderisasi. Pada hakikatnya system regenerasi-kaderisasi adalah proses tempat para kader pimpinan para suku atau bangsa digembleng serta dipersiapkan sebagai pimpinan suku atau bangsa pada generasi berikutnya. Menggantikan generasi tua. Regenerasi-kaderisasi suatu suku atau bangsa diperlukan untuk dipertahankan kelangsungan eksistensinya serta kesinambungan suatu generasi atau bangsa, disamping dihadapkan terjaminnya kelestarian nilai-nilai budaya nenek moyang.
3. Demi kesinambungan generasi dan kepemimpinan bangsa Indonesia telah memiliki KNPI dan AMPI sebagai wadah forum komunikasi dan tempat penggembleng. Menempa dan mencetak kader-kader dan pimpinan bangsa yang tangguh dan merakyat.
4. Generasi muda Indonesia mulai turut dalam peraturan aksi-aksi Tritura, Supersemar,
5. Bidang pendidikan yang dapat menopang pembangunan dengan melahirkan tenaga-tenaga terampil dalam bidangnya masing-masing dapat digolongkan dalam tiga bidang yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, taufik, Pemuda dan Perubahan Social, LP3ES, Jakarta, 1974.
Drs. H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
http://www.homeartikel.co.cc
http://www.anakciremai.com

warganegar dan negara

KATA PENGANTAR

Puji da syukur kita panjatkan kehadirat Allo SWT, karena alhamdulillah

dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Tak lipa shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman

Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, keluarga, serta sampai kepada kita

selaku umatnya. Amin.

Makalah berjudul “Warga Negara dan Kewarganegaraan” ini kami buat untk memenuhi salah satu tugas yang diberikan guru mata pelajaran Kimia. Dan semoga, selain memenuhi

tugas tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya dan kami khususnya.

Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan kami dalam

membuat makalah. Karena sangat kami sadari pembuata makalah ini sarat akan

kekurangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................... ................................ I

DAFTAR ISI......................................................................................................... II

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 1

1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................... 2

2.1 Kewarganegaraan .................................................................................. 2

2.1.1 Pengertian .................................................................................. 2

2.1.2 Warga Negara Indonesia ........................................................... 2

2.2 Kedudukan Warga Negara Di Indonesia ............................................... 4

2.2.1 Persamaan Kedudukan Warga Negara ......................................... 5

2.2.2 Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membeda-

Bedakan Ras, Agama, Gender, Golongan,

Budaya Dan Suku ........................................................................ 7

BAB III PENUTUP............................................................................................... 8

3.1 Kesimpulan............................................................................................. 8

3.2 Saran....................................................................................................... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang

haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga

terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan.

Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang

memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan

perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status

dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan

kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan

(naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu

melalui registrasi biasa.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,

mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan

melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih

berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara

Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di

Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak

berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,

dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal

ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya

terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui

proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan

kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tentang pengertian

kewarganegaraandan kedudukan warga Negara di Indonesia. Yang mana keduanya

merupakan dasar bagi kita seorang warga Negara, agar mengetahui batasan-batasa

kewarganegaraan dan perolehan hakdan kewajiban seorang warga negara, yang di

harapkan akan menentukan langkah-langkah kita dalam upaya bela negara.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran pendidika kewarganegaraan

2. menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.

3. membahas secara sederhana peranan warga negara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KEWARGANEGARAAN

2.1.1 Pangertian

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik

tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di

dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga

kota atauwarga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam

otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan

politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan

(nationality). Yang

membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan

untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara

hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki

hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik

tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Di bawah teori kontrak sosial

, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak

dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara

disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas

melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan

serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini

muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (Civics) yang diberikan di sekolah

-sekolah.

2.1.2 WARGA NEGARA INDONESIA

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU

sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu

Tanda Penduduk

, berdasarkan Kabupaten

atau (khusus DKI Jakarta

) Provinsi, tempat

ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor

identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan

, NIK) apabila ia telah berusia 17

tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor

diberikan oleh negara

kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata

hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi

Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi

WNI

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan

ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan

ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang

ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang

diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan

sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah

dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya

11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah

dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18

tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing

2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah

sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan

3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan

bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh

kewarganegaraan Indonesia

4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara

sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam

situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya

memperoleh kewarganegaraan Indonesia

2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang

diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh

warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas,

dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses

pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara

Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima

tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan

pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak

mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun

2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak

yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan

lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun

2007.

Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas

kewarganegaraan ius sanguinis

; ditambah dengan ius soli

terbatas (lihat poin 8-10)

dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).

2.2 KEDUDUKAN WARGA NEGARA DI NEGARA INDONESIA

Dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui

tiga cara, yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’, (ii)

kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau ‘citizenship by naturalization’, dan

(iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by registration’.

Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka

pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga

kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan

itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama

ini.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak

sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh,

banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di

Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu

yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status

kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia

dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada

proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu

sebab, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-

sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan

kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan

seorang warganegara asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan

Indonesia.

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi

karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil,

ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin

melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warganegara Indonesia. Sebab atau

alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang

penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status

kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing

alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain.

Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk

mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi

‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap

negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan

sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-

negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena

itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui

proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang

lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu diharmonisasikan

adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ‘ius soli’

dan prinsip ‘ius sanguinis’ sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat

memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip

yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur

agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak

dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada

orang yang berstatus ‘stateless’ tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai

jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan tersebut, banyak negara yang

berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip

dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.